Kode Etik dan Pedoman Siber

oleh

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Wartawan Linggau Pos Online

PENDAHULUAN

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kemerdekaan Pers, menyebabkan media-media di Indonesia terus berkembang pesat, baik media cetak maupun elektronik, hingga media siber.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi, wartawan Linggau Pos Online memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman, untuk menegakkan integritas, independensi, serta profesionalisme.

Karena itulah, Linggau Pos Online menyusun, membuat dan menetapkan Kode Etik Wartawan Linggau Pos Online.

Pasal 1

Wartawan Linggau Pos Online memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hari nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan. Memberitakan sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi, serta berimbang dan tidak ada niat secara sengaja untuk merugikan pihak lain. Menjunjung tinggi kebenaran dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta bertanggungjawab kepada publik.

Pasal 2

Wartawan Linggau Pos Online dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, menunjukkan diri identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi dan tidak menyuap.

Pasal 3

Wartawan Linggau Pos Online diperbolehkan menggunakan teknik pengumpulan berita secara tertutup atau penyamaran, jika semua cara terbuka tidak mungkin menghasilkan informasi yang valid. Metode penyamaran atau tertutup, nantinya dijelaskan sebagai bagian dalam berita.

Pasal 4

Wartawan Linggau Pos Online selalu melakukan cek dan ricek informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak menghakimi, serta menjunjung asas praduga tak bersalah.

Pasal 5

Wartawan Linggau Pos Online harus melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mendapat tanggapan dan konfirmasi dari mereka yang dituduh melakukan kesalahan.

Pasal 6

Wartawan Linggau Pos Online tidak membuat berita bohong, tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, serta sadis dan cabul.

Pasal 7

Wartawan Linggau Pos Online tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku dan korban kejahatan.

Pasal 8

Wartawan Linggau Pos Online tidak mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh di lapangan, tidak menerima suap, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 9

Wartawan Linggau Pos Online melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai penundaan penerbitan berita sesuai permintaan narasumber dan off the record sesuai dengan kesepakatan, namun tidak menghalang-halangi kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Linggau Pos Online tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani dan berkebutuhan khusus.

Pasal 11

Wartawan Linggau Pos Online menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 12

Wartawan Linggau Pos Online segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca. Serta melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Pasal 13

Wartawan Linggau Pos Online dilarang menjiplak, menggandakan dan mengutip informasi serta menggunakan foto, tanpa menjelaskan sumber aslinya.

Pasal 14

Wartawan Linggau Pos Online patuh kepada Undang-undang No.4 tahun 199 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik serta undang-undang lainnya di Indonesia, yang menjunjung kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk mendapat informasi.

Ditetapkan di: Lubuklinggau

Tanggal: 1 Agustus 2019

Endang Kusmadi
General Manager/Pemimpin Redaksi

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

%d blogger menyukai ini: